Hal tersebut disampaikan Rudy seusai mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bogor, Rabu (12/8/2026), dengan agenda mencakup Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan Anggaran 2026.

Menurut Rudy, pembahasan KUA-PPAS Perubahan 2026 menjadi tahapan penting sebelum Pemerintah Kabupaten Bogor bersama DPRD melanjutkan pembahasan APBD Perubahan Anggaran 2026.

Dalam berbagai hal, Farhan menekankan pentingnya menjaga profesionalisme dan independensi pers sebagai salah satu pilar penting dalam kehidupan demokrasi. Menurutnya, jurnalis memiliki peran strategis dalam menyajikan informasi yang berkualitas sekaligus mencerdaskan masyarakat.

Farhan menilai profesi wartawan membutuhkan kemampuan dan keterampilan yang tidak sederhana. Seorang jurnalis dituntut mampu mengolah informasi, menyusun narasi, menentukan sudut pandang berita, hingga mengangkat isu-isu yang relevan bagi kepentingan publik.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, menegaskan bahwa penanganan kemiskinan tidak dapat dilakukan secara parsial. Menurutnya, satu keluarga miskin umumnya menghadapi berbagai permasalahan yang saling berkaitan, seperti rumah tidak layak huni (rutilahu), sanitasi buruk, hingga masalah kesehatan seperti stunting dan TBC.

“Dalam benak saya, kita perlu bermain secara spasial. Artinya, kita berbicara mengenai lokus atau lokasi secara jelas,” ujar Ajat saat memberikan Arah pada Rapat Koordinasi Pengentasan Kemiskinan di Pendopo Bupati Bogor, Selasa (11/8).